Bone,

LAMELLONG POS : HOME »

 name   name

 name

LAMELLONGPOS.COM, WATAMPONE- Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lamellong, Muhammad Rusdi, mendesak Kapolres Bone, Ajun Komisaris Besar Yulias Kus Nugroho, segera menuntaskan kasus raibnya 12 ton Solar di Mapolres Bone.

"Kapolres Bone harus berani menyelasaikan kasus raibnya BBM (bahan bakar minyak) 12 ton Solar di Mapolres Bone. Kalau tidak bisa, maka Polda Sulsel harus segera mengambil alih kasus itu," kata Rusdi, Jumat (16/1/2015) malam.

Rusdi menambahkan, mandeknya kasus yang menyeret empat tersangka tersebut merupakan satu bukti, Polres Bone mandul.

"Bukti mandulnya adalah, ada empat orang tersangka. Selain itu ada barang bukti, masa kasus begitu tidak bisa diselasaikan," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Watampone, Alham, mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus itu.

"Kita sudah minta berkasnya. Hanya saja, Polisi belum memberikan. Tetap kita tunggu berkasnya," kata Alham.
Empat tersangka kasus ini, yakni, Bahri (34), Alim (32), Ifan (30) dan Lukman (35).(*)

Sumber :Tribun timur

Lamellongpos, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan kejutan menjelang pelantikan Kepala Kepolisian RI. KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang menjadi calon tunggal Kapolri, sebagai tersangka kasus rekening gendut. Menurut KPK, calon Kapolri ini dijerat atas kasus kepemilikan rekening yang mencurigakan.
"Komjen BG tersangka kasus tipikor (tindak pidana korupsi) saat menduduki Kepala Biro Pembinaan Karier (Polri)," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di Kuningan, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2015.

Menurut Samad, KPK melakukan penyelidikan sejak Juli 2014. Budi diduga melanggar Pasal 12a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"KPK telah melakukan penyidikan setengah tahun lebih terhadap transaksi mencurigakan (Budi)," ujarnya


Sumber : Tempo


WATAMPONE,LAMELLONGPOS--Jajaran Kodim 1407 Bone berduka. Hal ini berawal saat peristiwa tragis menimpa salah seorang anggotanya yakni Pasiter Kodim 1407 Bone, Kapten Inf Bustang (53), yang diduga telah menghabisi nyawa sendiri saat jam kerja di pos penjagaan Kodim, Selasa (6/1/15) di Jalan Lapatau.

Dari informasi yang dihimpun Tribun Bone, orang yang pertama kali menemukan korban tepat saat korban meledakkan peluru dikepalanya yakni, Pelda Yusuf yang tengah piket.
Sesaat setelah kejadian, korban langsung dilarikan ke RS M. Yasin, namun karena dalam kondisi kritis sehingga dirujuk ke RSUD Tenriawaru.


Menurut Kepala Rumah Sakit dr Muh Yasin, Letkol CKM P Indal Patra, kalau ada luka di bagian kepala yang sangat parah yakni sebelah kiri karena diduga tembusan peluru dari sebelah kanan. "Ada luka bagian kepala ukuran kecil tembus dari kanan ke kiri, itu diduga alur peluru. Sebelumnya sempat dirawat di Rumkit Yasin sebelum dibawa ke RSUD Tenriawaru," ujarnya.


Kasi Humas BLUD RSU, Ramli, SH mengatakan, kalau korban dibawa ke rumah sakit sudah dalam kondisi kritis. "Waktu dibawa kesini, kepala korban tak henti mengucurkan darah, dan dokter memberi tindakan membersihkan dan berusaha menekan luka agar darah berhenti mengalir," jelas Ramli.
Hanya berselang 20 menit, sekitar pukul 14.20 wita, korban akhirnya menghembuskan nafas terakhir dengan luka kecil dikepala yang diduga bekas peluru dan menembus kepala korban.
Menurut Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 141/TP, Mayor CAJ Rudi Taga kalau penyebab kematian belum diketahui karena masih diselidiki POM dan intel, namun untuk sementara diduga bunuh diri.


Penulis : Ruz





WATAMPONE,LAMELLONGPOS.COM--Kepala kantor kebersihan memenuhi panggilan Polres Bone untuk melakukan identifikasi pengumpulan bahan keterangan terkait dugaan penyimpangan gaji petugas kebersihan yang tertunda selama dua bulan.

Kasus ditangani Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pejabat petugas kebersihan untuk mengumpulkan bahan keterangan terhadap honor petugas kebersihan Sebatas pengambilan keterangan.


Kanit Tipikor Moh. Pahrun,SH.,MH yang dikonfirmasi 5 Januari kemarin membeberkan bahwa belum ada status yang bisa diberikan pasalnya masih dalam tahan pengumpulan bahan keterangan "Status baru pengmbilan keterangan dan klarifikasi terhadap Bendahara yang dimulai sejak hari jum'at, PPTK dan TU dan kepala kantor kebersihan Yudis, jadi sudah 4 Hari dimulai pengambilan keterangan,"ungkapnya kepada Wartawan 5 Januari kemarin

Klarifikasi dan pengumpulan data terkait dengan gaji petugas sampah kebersihan dan untuk hasilnya klarifikasinya belum bisa dibeberkan pasalnya masih tahap pengumpulan bahan keterangan "


Dugaan penyimpangan upah honor dari pegawai kebersihan dilakukan berdasarkan informasi dari media dan demo yang dilakukan beberapa waktu yang lalu tujuannya untuk mengetahui alasan keterlambatan pembayaran kepada petugas pemungut sampah,"terangnya

Hal senada juga disampaikan oleh Kasat reskrim Polres Bone Andi Asdar A.Md bahwa belum ada status karena masih sementara Lidik, termasuk pengecekan terkait dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencairan "Ini masih pengumpulan baket, jadi belum memiliki status," ujarnya


Sementara Yudis belum bisa dikonfirmasi pasalnya masih menjalani pemeriksaan pengumpulan data-data alasan keterlambatan pembayaran gaji petugas kebersihan.


Penulis : Usm
editor  : Ruz

LAMELLONGPOS.COM, MAKASSAR -Kasus dugaan korupsi proyek perbaikan lahan dan jaringan irigasi Bone (PLJIB) 2007 lalu, kembali disidangkan di ruang utama Pengadilan Negeri (PN) Jl Kartini Makassaar, Senin (22/12/2014).

Ini kali kedua anak dari Bupati Bone, Irsan Galigo disidangkan. Agendanya pembacaan ekspeksi (pembelaan) dari terdakwa Andi Irsan Galigo alias Cicang.
Pembacaan ekspeksi ini merupakan jawaban terhadap dakwaan yang disampikan jaksa penuntut umum (JPU) Muhammad Tasbih, pekan lalu (22/12/2014).

Cicang diancam pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman 20 tahun penjara, denda sebesar Rp 1 miliar.
Sekitar 1 jam sidang berlangsung di ruang utama PN Makassar, pembacaan eksepsi dilakukan secara bergantian oleh kuasa hukum Cicang. Di antaranya Yusuf Haseng, Salahuddin Mannahawu, Sulaiman Syamsuddin, Bahrul Iman Akil.

Tim pengacara cicang yang tergabung dalam kantor Advokat "Belawa" (Bela warga) menegaskan bahwa seluruh dakwaan yang disampaikan JPU terhadap klienya tidak masuk akal, tidak memenuhi kaidah dasar hukum acara pidana yang sudah diatur daalam KUHAP.
Seperti dicontohkan dalam pembacaan eksepsi oleh Yusuf Haseng salah satu tim kuasa hukum cicang mengatakan, JPU tidak menguraikan secara lengkap fakta-fakta perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa yang dikaitkan dengan unsur memperkaya diri sendiri.
Dengan ketidakjelasan itu, siapa saja yang diuntungkan atau diperkaya atas dugaan kerugian negara sebesar Rp 1.666.127.673,59.
Ia melanjutkan, dengan fakta tersebut, maka surat dakwaan penuntut umum ternyata memang benar "kabur".
Selaku kuasa hukum, Yusuf dan timnya meminta agar surat dakwaan majelis hakim menetepakan dengan menghentikan pemeriksaan perkara terdakwa Andi Cicang.
Dan demi hukum memerintahkan jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan atau memerdekakan kliennya dari tahanan. (*)

Sumber : Tribun Timur

Lamellongpos, Jakarta - Sejumlah nama disebut-sebut dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Direktur Utama PT Dutasari Citralaras, Machfud Suroso hari ini. Machfud terjerat kasus korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang merugikan negara sebesar sekitar Rp 464,5 miliar.

Machfud disebut bekerja sama dengan PT Adhi Karya untuk memenangkan proyek tersebut tanpa proses lelang. Perusahaan Machfud kemudian ditunjuk sebagai subkontraktor dan menerima aliran dana sebesar sekitar Rp 185,58 miliar.

Dari jumlah itu, duit yang digunakan untuk pengerjaan proyek hanyalah Rp 89,1 miliar. "Sisanya sebesar Rp 96,4 miliar digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri serta dibagikan pada sejumlah pihak," kata Jaksa Fitroh Rohcahyanto dalam dakwaannya.

Penuntut Umum dari KPK Fitroh Rohcahyanto dalam berkas dakwaannya, Kamis, 18 Desember 2014.

Fitroh menyebut sejumlah politisi turut menikmati duit dari Machfud. Di antaranya adalah politisi Partai Demokrat Nazaruddin dan Anas Urbaningrum, yang kini telah menerima hukuman. Selain itu, nama politikus PDI Perjuangan Olly Dondokambey dan dan Komisi X DPR juga disebut-sebut.

Berikut nama-nama penerima dana korupsi Hambalang sebagaimana tercantum dalam berkas dakwaan JPU:

1. Dibayarkan kepada Muhammad Nazaruddin sebesar Rp 10 miliar sebagai pengganti atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan Nazaruddin yaitu biaya penerbitan sertifikat tanah Hambalang yang diserahkan pada Joyo Winoto senilai Rp 3 miliar, diberikan ke Andi Mallarangeng melalui Choel Mallarangeng sebesar USD 550 ribu atau setara Rp 5 miliar, dan diberikan pada Komisi X DPR sebesar Rp 2 miliar.

2. Diberikan kepada PT Adhi Karya Divisi Konstruksi I Rp 21 miliar sebagai pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha memenangkan proyek Hambalang, di antaranya digunakan untuk:

- Anas Urbaningrum sebesar Rp 2,2 miliar untuk membantu pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres 2010 yang diserahkan Machfud melalui Munadi Herlambang, Indradjaja Manopol dan Ketut Darmawan.

- Wafid Muharam sebesar Rp 6,5 miliar yang diserahkan dalam beberapa tahap dan diterima melalui Paul Nelwan dan Poniran.

- Mahyuddin sebesar Rp 500 juta yang diserahkan melalui Wafid Muharam pada saat Kongres Partai Demokrat di Bandung.

- Adirusman Dault sebesar Rp 500 juta untuk penggantian pengurusan tanah Hambalang

- Olly Dondokambey (anggota Badan Anggaran DPR) sebesar Rp 2,5 miliar

- Panitia Pengadaan sebesar Rp 100 juta melalui Wisler Manalu namun kemudian dikembalikan kepada Teguh Suhanya

-Petugas penelaah pendapat teknis Kementerian Pekerjaan Umum (Guratno Hartono, Tulus, Sumirat, Hidayat, Widianto, Indah, Dedi Permadi, dan Bramanto) sebesar Rp 135 juta melalui Muhammad Arifin

- Deddy Kusdinar sebesar Rp 1,1 miliar melalui Muhammad Arifin untuk pengurusan perizinan di Pemkab Bogor yang selanjutnya diserahkan kepada Nanang Suhatmana.

- Biaya sewa hotel dalam rangka perencanaan proyek, konsinyering persiapan lelang, proses lelang, copy dokumen lelang dan biaya operasional lelang serta pemberian uang saku kepada panitia pengadaan dengan total Rp 606 juta.

- Pengurusan retribusi IMB Rp 100 juta yang diserahkan kepada Muhammad Arifin

- Anggota DPR Rp 500 juta.

3. Diberikan kepada Lisa Lukitawati Isa sebesar Rp 5 miliar

4. Diberikan kepada Arief Gundul melalui Lisa Lukitawati Isa sebesar Rp 2,5 miliar

5. Diberikan kepada Muhammad Arifin sebesar Rp 3,2 miliar

6. Diberikan kepada Teguh Suhanta sebesar Rp 25 juta

7. Pembelian baju batik Anas Urbaningrum sebesar Rp 10 juta

8. Digunakan oleh Roni Wijaya sebesar Rp 6,9 miliar

9. Untuk mengganti kas bon Divisi Konstruksi I PT AK sebesar Rp 400 juta

10. Diberikan kepada kakak Machfud, Siti Mudjinah Rp 37 juta

11. Diberikan kepada adik Machfud, Nunik S Rp 100 juta

12. Biaya wisata ke Eropa bersama Teuku Bagus Mokhamad Noor, Muhammad Arifin,

Masrokhan, Aman Santosa beserta keluarganya sebesar Rp 750,3 juta. Sisanya sebesar Rp 46,5 miliar digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Sumber : Tempo

Mantan Sekjen ESDM Waryono Karno saat bergegas meninggalkan Gedung KPK pada bergegas meninggalkan Gedung KPK di Jakarta, Senin 17 November 2014.



JAKARTA,LAMELLONGPOS,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Mineral (ESDM) Waryono Karno, Kamis (18/12/2014) malam.

Waryono adalah tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan sosialisasi sektor energi dan sumber daya mineral, sosialisasi hemat energi, sepeda sehat, dan perawatan kantor Setjen Kementerian ESDM tahun anggaran 2012.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan sebelum ditahan, Wahyono menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 WIB.

"Tersangka WK (Waryono Karno) ditahan untuk 20 hari pertama," kata Johan saat konferensi pers di Gedung KPK,Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (18/12/2014) malam.

Wahyono ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Timur, Cabang KPK di Pomdam Jaya, Guntur.

Johan mengatakan penahanan Wahyono didasarkan atas tiga alasan bersifat subjektif dan objektif yakni dikhawatirkan menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi-saksi, melarikan diri, mengulangi perbuatannya.

Dia belum menerima informasi dari penyidik apakah selama penanganan perkara ini, Waryono bersikap kooperatif atau tidak. "Ini yang saya belum terima infomasi," tandasnya.

Johan mengaku telah menerima informasi bahwa penanganan kasus tersebut sudah mencapai 60%. "Jadi sudah mau naik ke penuntutan," katanya.

Dalam kasus ini Waryono diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Waryono Karno menjalani pemeriksaan lebih dari 10 jam. Tiba pukul 09.30 WIB, Waryono baru terlihat di ruang steril pukul 20.50 WIB.

Dia keluar Gedung KPK dibalut dengan rompi tahanan KPK. Waryono tidak berkomentar banyak terkait penahanannya. "Saya lillahi ta'ala saja. Saya apa adanya saja," ucap Waryono.



 Sumber : sindo